DILEMA EKSEKUSI – Ketika Eksekusi Perdata Ada di Simpang Jalan. Pembelajaran dari Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan pada dasarnya harus dilakukan dengan menerapkan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang ditentukan melalui Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  Namun dalam praktiknya penyelesaiannya lebih sering berlarut-larut. Apalagi jika para pihak menempuh semua upaya hukum yang tersedia, baik di tingkat banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali. Tak heran jika penyelesaiannya ada yang sampai tahunan.

Masalah lainnya bahwa setelah menempuh berbagai upaya hukum dan mendapat hasil putusan, pihak yang dimenangkan tidak dapat langsung mendapatkan haknya karena eskekusinya tertunda. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi pemenang perkara dan juga mendatangkan ketidakpastian hukum.

Eksekusi perkara perdata kerap sulit dilaksanakan karena berbagai alasan.  Misalnya, eksekusi pengosongan lahan sering kali mendapat penentangan dari pihak yang dikalahkan dengan mengerahkan massa. Eksekusi pun terpaksa ditunda yang sering kali tak hanya sekali karena untuk menghindari terjadinya korban jiwa.