Melawan Korupsi Tanpa Gaduh

KORUPSI menjadi musuh bersama. Ada banyak cara dalam melawan korupsi. Salah satunya dengan cara yang Tanpa Gaduh. Apa maksudnya? Yaitu melawan korupsi melalui penegakan hukum yang sesuai dengan rule of the game, tata krama, adat istiadat, dan ajaran agama yang menuntun umatnya untuk berpikiran jernih, amanah, adil dan jujur.

Negara yang baik tergantung pada penegak hukumnya. Penegak hukum yang tidak baik merupakan potret negara yang tidak baik, tandanya bahwa penegak hukumnya masih bisa diatur dan gampang dipengaruhi. Penegak hukum itu meliputi  Kepolisian Negara Republik Indonesia (penyidik), Kejaksaan Republik Indonesia (Penuntut Umum), lembaga peradilan, termasuk advokat.

Fenomena yang terjadi saat ini, keprihatinan terhadap penanganan perkara korupsi kerap lebih menekankan magnitude-nya sebagai ‘berita besar’, namun belum secara efektif memberantas akar dari korupsi itu sendiri. Padahal penanganan korupsi yang dilaksanakan dengan gaduh berpotensi untuk tidak mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Keprihatinan bahwa hal tersebut dapat menjadi pemicu berkurangnya wibawa dan martabat pengadilan sebagai benteng masyarakat untuk memperoleh keadilan hukum.  Efektifitas penanganan perkara korupsi tidaklah ditentukan oleh ekspose secara massif,  melainkan terletak pada kecerdasan dan ketelitian para penyidik, jaksa dan hakim dalam membuktikan dugaan korupsi dan menegakkan hukum seadil-adilnya.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kita yang setiap tahun dilaporkan oleh Transparency International masih berada di level yang belum membanggakan. Kita berada di peringkat 96 dari 180 negara pada tahun 2017, turun dari peringkat 90 pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 peringkat IPK Indonesia hanya membaik sedikit ke peringkat 89.  Skor IPK kita pun dapat dikatakan jalan di tempat yaitu sebesar 37 pada tahun 2017, sama seperti tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 membaik sedikit menjadi 38, tetapi masih sangat jauh dari target KPK yaitu 50.

Di tengah masalah korupsi yang terus ‘menggila,’ publik haus dan merindukan terbongkarnya kasus-kasus besar. Dan karena korupsi merupakan extraordinary crime, diharapkan pemberantasannya harus pula dilakukan dengan cara-cara luar biasa (extraordinary enforcement). Di tengah tuntutan yang demikian disertai tingginya rasa ingin tahu publik terhadap penanganan kemajuan korupsi, Aparat Penegak Hukum dapat tergoda memunculkan kegaduhan-kegaduhan yang tidak diperlukan.