Power, Values & Competence – Fenomena Pengangkatan & Pemberhentian Direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sampai saat ini di masyarakat masih berkembang pemikiran bahwa seolah-olah di antara organ Perseroan Terbatas — Direksi, Komisaris, Pemegang Saham — ada yang lebih tinggi dari yang lain. Lebih jauh, ada pula pendapat yang mengatakan pemegang saham adalah segala-galanya.  Di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama, pandangan seperti ini sering dikedepankan untuk menjelaskan terjadinya pengangkatan atau pemberhentian direksi BUMN yang oleh publik dinilai tidak logis atau tidak menuruti kaidah-kaidah yang mengedepankan profesionalisme.

Padahal, UU tentang Peseroan Terbatas No 40 tahun 2007 memiliki spirit yang mengedepankan kesetaraan organ-organ PT yang satu sama lain bekerja demi kepentingan perseroan. Kesetaraan itu semestinya berlaku dalam organ PT sehingga tidak ada salah satu yang lebih tinggi dari yang lain. Semuanya bekerja setara dengan arah yang sama, yaitu untuk memajukan perusahaan (asas best interest dan mengembankan fiduciary duties).

Nyatanya, agenda pergantian direksi BUMN ada kalanya mendatangkan kejutan-kejutan yang tidak dapat diterima nalar, lebih didorong oleh faktor-faktor kekuasaan dan like and dislike, sehingga ada pergantian direksi terjadi di tengah jalan padahal kinerja direksi yang bersangkutan tidak bermasalah. Oleh berbagai kalangan, hal ini dipandang sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemegang saham sebagai salah satu organ PT.